Judul | ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENDAFTARAN KAPAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | MUNAWAR 05100027 - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FH UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2012 |
Abstrak | ABSTRAK Pertimbangan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008,bahwa pelayaran terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi Nasional yang harus dikembangkan potensi dan perananya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efesien juga membantu terciptanya poladistribusi Nasional yang mantap dan dinamis. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui terjadinya Pendaftaran Kapal Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan akibat Hukum Pendaftaran Kapal Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis ( Normatif ) memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan Objjektif. Pendekatan secara Yuridis ( Normatif ) terutama ditujukan untuk mendapatkan hal - hal yang bersifat teoritis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pendaftaran Kapal Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Dagang, Peraturan Pendaftaran Kapal ( Regeling Van de Teboekstelling Van Schepen ) DAN Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008, tidak mengharuskan. Dari ketiga Peraturan tersebut tidak secara tegas menyebutkan bahwa Pendaftaran Kapal merupakan suatu keharusan, namun dalam prakteknya Pendaftaran Kapal merupakan suatu keharusan dengan segala akibat hukumnya yang mana tanpa adanya Pendaftaran Kapal, maka Kapal tersebut tidak akan mendapat Tanda Kebangsaan yang pada akhirnya kapal tersebut tidak berhak berlayar atau dianggap tidak laik laut. Akibat hukum dari Pendaftaran Kapal menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 : dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia, status hukum kepemilikan Kapal menjadi jelas, dapat dibebani hipotik, dapat dicatat dalam daftar - daftar Kapal Indonesia, peralihan hak milik ( balik nama ). Kapal harus melalui suatu pembuatan akte, wajib dipasang Tanda Pendaftaran. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |